Minggu, 09 Januari 2011

SENGKETA MALAYSIA-INDONESIA DALAM PEREBUTAN SIPADAN DAN LIGITAN (1969-2002)


Pulau Sipadan dan ligitan merupakan dua pulau dari rangkaian kepulauan yang terletak di Selat Makasar, di perbatasan antar kalimantan timur dan Sabah (Malaysia Timur). Sipadan Memiliki luas 50000 m2 sementara Ligitan merupakan gugus pulau karang seluas 18.000m2

Konflik bermula ketika Indonesia dan Malaysia menyelenggarakan pertemuan teknis hukum laut pada tahun 1967. Perselisihan pendapat mulai mencuat dua tahun berikutnya, yaitu tahun 1969 ketika kedua negara merundingkan penetapan batas landas kontinen. Indonesia dan Malaysia saling meng-klaim dan menyatakan kedua pulau itu merupakan bagian integral dari wilayah negaranya. Pada awalnya pemerintah indonesia bersikap lunak dan beralasan, tidak tepat untuk bertindak dengan keras dengan Malaysia karena menyusul persetujuan rujuk kedua negara 11 Agustus 1966.

Sementara itu yang menjadikan dasar klaim Indonesia atas Sipadan dan Ligitan adalah isi dari Pasal IV Konveksi Belanda dan Inggris tahun 1891 yang di tanda tangani di London, dalam pasal itu menyatakan bahwa kedua negara itu sepakat bahwa batas antara jajahan Belanda dan negara-negara yang dilindungi Inggris di pulau yang sama di ukur dari titik 4 menit 10 detik lintang utara di pantai timur Kalimantan. Dari titik posisi itu lantas di tarik ketimur mengikuti garis paralel melintasi Pulau Sebatik. Bagian pulau yang terletak sebelah utara garis paralel sepenuhnya milik British North Borneo Company. Sedangkan Bagian selatan garis paralel menjadi hak milik Belanda. Berdasarkan kesepakatan itu, Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi masuk ke wilayah Belanda dan di wariskan ke Indonesia yang merdeka pada tahun 17 Agustus 1945. Selain itu juga Indonesia meng-klaim kedua wilayah tersebut adalah wilayah milik Sultan Bulungan dan menjadi wilayah dari kerajaan Kutai di Kalimantan.

Sedangkan Malaysia juga memiliki dasar yang kuat untuk mendapatkan klaim kedua pulau tersebut yaitu dengan berdasar Traktat Paris tahun 1809 yang merupakan perjanjian perbatasan Malaysia dan Filipina. Kemudian perjanjian Spanyol-Amerika pada tahun 1900 dan perjanjian Inggris-Amerika Serikat pada tahun 1930. Selain dengan dasar perjanjian-perjanjian tersebut Sipadan dan Ligitan merupakan hak turun temurun dari Sultan Sulu yang menyerahkan kepada Spanyol, Amerika Serikat, Inggris dan kemudian kepada Malaysia setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1963. Sehingga Indonesia tidak cukup kuat untuk meng-klaim Sipadan dan Ligitan karena Indonesia setelah ditinggalkan Belanda, dan telah lama menelantarkan kedua pulau itu. Sesuai dengan aturan hukum internasional hak atas wilayah bisa diperoleh pihak ke tiga bila wilayah tersebut di telantarkan untuk kurun waktu tertentu oleh pemilik aslinya.

Walaupun dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati, namun perundingan bilateral tidak mampu menemukan titik temu bagi kedua negara untuk menyelessaikan konflik perebutan pulau Sipadan dan Ligitan, sehingga pada tahun 1988 indonesia dan Malaysia sepakat menempatkan kedua pulau pada kondisi “status quo”. Kesepakatan ini diambil ketika PM Mahathir Muhammad mengunjungi Jakarta padatahun 1988. Kesepakatan ini kemudian dikukuhkan saat Presiden Soeharto berkunjung ke Kuala Lumpur dua tahun berikutnya.

Selama ditetapkan “status quo” pada tahun 1991 banyak terjadi konflik di kedua pulau tersebut seperti pada awal juni 1991 melalui Menlu Ali Alatas indonesia melayangkan nota protes karena Malaysia membangun pfasilitas di daerah sengketa. Kemudian Juga TNI AL menangkap kapal pukat MV Pulau Banggi ketika menangkap ikan di perairan Sipadan. Kapal yang terbuat dari bahan fiberglass sempat diseret ke pangkalan TNI AL di Tarakan.

Kemudian pada Oktober 1991, kedua negara sepakat melakukan pendekatan dan membentuk kesepakatan RI-Malaysia. Indonesia berusaha agar kedua negara terus berupaya menemukan perundingan terbaik melalui jalan bilateral. Jika tidak bisa melalui jalan bilateral Indonesia Mengajak Malaysia menyeledsaikannya melalui”Treaty of Amity and Coorporation”, suatu lembaga di bawah naungan ASEAN. Lembaga ini memiliki High Council atau dewan tinggi yang beranggotakan para Menlu para anggota ASEAN

Meski sudah di bantu dengan Dewan tinggi ASEAN namun kontak antara kedua negara di daerah sengketa terus saja berlangsung seperti pada tahun 1993 yang nyaris terjadi baku tembak ketika kapal TNI AL mendekati pulau Sipadan. Kemudian pada 29 September 1996 sempat terjadi baku tembak antara kapal TNI AL dengan kapal patroli Malaysia.

Dengan kondisi yang semakin runyam pada 7 Oktober 1996 kedua pemerintah, negara dan bangsa yang masing-masing diwakili Presiden Soeharto dan PM Mahatir Mohammad dlam pertemuannnya di Kuala Lumpur menyepakati bahwa kasus Sipadan-Ligitan di bawa ke firum Mahkamah Internasional di Den Haag. Mahkamah Internasional pun menerima perkara sengketa Sipadan dan Ligitan dan kedua negara sepakat menerima apapun hasil dari keputusan MI.

Setelah menanti cukup lama akhirnya pada Selasa 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional yang berada di dDeen Haag memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian yangsah dari Federasi Malaysia. Keputusan MI ini bersifat final, mengingat tidak dapat lagi di ganggu gugat. Indonesia kalah telak 16:1 untuk hasil voting Hakim-hakim Mahkamah Internasional.

Dari konfilik dan hasil final yang terjadi dapat disimpulkan kenapa Sipadan dan Ligitan bisa lepas dari Indonesia? Karena Indonesia terlalu bertenggang rasa seperti sikapnya yang pertama kali diperlihatkan pada awal munculnya sengketa tahun 1969. Selain itu pemerintah tidak pro aktif melancarkan protes atas usaha malaysia menyelenggarakan kegiatan di kedua Pulau itu, khususnya Sipadan yang digunakan Pemerintah Malaysia digunakan sebagai salah satu objek wisata bahari unggulannya, pada saat kedua negara sepakat memberi “status quo” pada kedua pulau itu. Di karenakan juga lemahnya diplomasi yang dilakukan indonesia berbanding terbalik dengat kuatnya malaysia dalam menggalang diplomasi internasional.

sumber:

Widiyanta. Danar.2003 Diktat Kuliah:”Sejarah Asia Tenggara Baru”.Yogyakarta

http://tempo.co.id

1 komentar:

Mohammad Izdiyan Muttaqin mengatakan...

terima kasih, info yang penting bagi bangsa indonesia

Poskan Komentar